Penulis: Belva Al Akhab dan Satrio
Bekaespedia.com, Mentok,- Kekuasaan tidak selalu bekerja dari balik meja rapat atau lembaran APBD. Dalam praktiknya, ia justru diuji di lorong-lorong sempit kampung, di depan dapur warga yang berjuang menjaga asap tetap mengepul. Senin (26/1/2026), Wakil Bupati Bangka Barat Haji Yus Deraman memilih ruang itu sebagai panggung kebijakannya. Bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kampung Tanjung, ia menyalurkan 120 paket sembako kepada warga kurang mampu dan lansia di RW 01, RW 02, RW 04 dan RW 07.
Langkah ini menegaskan satu hal penting dalam politik lokal Bangka Barat bahwa kekuasaan yang ingin dipercaya harus berani hadir secara fisik. Yus Derahman tidak berdiri di atas podium. Ia berdiri sejajar dengan warga, menunduk, menyalami dan menyerahkan bantuan dengan tangannya sendiri. Sebuah gestur sederhana, tetapi sarat makna politik bahwa kepemimpinan tidak dibangun dari jarak, melainkan dari kedekatan.
“Inisiatif LPM Kampung Tanjung seperti ini harus didukung penuh. Pemerintah daerah membutuhkan mitra yang bergerak langsung agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas,” ujar Yus Deraman, menegaskan garis kebijakan sosial yang ia dorong kolaboratif, responsif dan berpihak pada warga kecil.
Di tengah tekanan ekonomi, fluktuasi harga bahan pokok dan ketidakpastian penghasilan warga, kehadiran Wakil Bupati bukan sekadar empati, melainkan pernyataan politik. Bagi warga Kampung Tanjung, sembako yang diterima adalah tanda bahwa mereka masih masuk dalam radar kekuasaan bahwa kebijakan daerah tidak sepenuhnya disusun dari kejauhan.
Di sebuah rumah kayu bercat hijau yang mulai pudar, seorang lansia perempuan menerima paket sembako dengan tangan bergetar. Ia tak berkata apa-apa. Diamnya justru memperlihatkan jurang yang selama ini ada antara kebijakan dan realitas. Di titik inilah, tindakan Yus Deraman bekerja sebagai legitimasi simbolik bahwa negara hadir, tidak hanya mengatur.
Dalam konteks politik pemerintahan daerah, langkah ini memposisikan Yus Deraman bukan semata sebagai pejabat administratif, melainkan aktor kebijakan sosial. Ia memahami bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya dibangun lewat regulasi, tetapi melalui kepercayaan publik dan kepercayaan hanya lahir dari kehadiran nyata.
Ketua LPM Kampung Tanjung, Wawan, menyebut kegiatan ini sebagai hasil kerja kolektif yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin LPM hanya menjadi struktur formal. Kami ingin hadir sebagai tetangga bagi warga. Bantuan ini mungkin kecil, tapi dampaknya besar bagi dapur warga,” ujar Wawan.
Ia menegaskan, kehadiran Wakil Bupati memberi legitimasi moral dan politik bagi gerakan sosial di tingkat kampung.
“Ketika pemerintah turun langsung, warga merasa dilihat. Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal kepercayaan,” tambahnya.
Dokumentasi kegiatan memperlihatkan narasi yang bekerja tanpa slogan bahwa tangan pejabat dan warga saling menggenggam, senyum yang tertahan, mata yang berkaca-kaca. Inilah bentuk kebijakan yang paling efektif bukan baliho, bukan spanduk, melainkan tindakan yang menyentuh pengalaman hidup warga.
Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance berbasis partisipasi, di mana negara hadir melalui kolaborasi dengan lembaga masyarakat. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menempatkan LPM sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan. Apa yang terjadi di Kampung Tanjung adalah terjemahan langsung dari regulasi tersebut ke dalam praktik politik sehari-hari.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan warga. Kehadiran Yus Deraman memperkuat narasi bahwa kebijakan Bangka Barat tidak berhenti pada teks hukum, tetapi bergerak ke ruang hidup masyarakat.
Langkah Yus Deraman bersama LPM Kampung Tanjung memperlihatkan wajah lain dari tata kelola kekuasaan lokal bahwa pemerintahan yang memilih hadir, bukan hanya mengatur. Di Kampung Tanjung, sembako berubah menjadi bahasa politik yaitu bahasa yang dipahami warga tanpa perlu pidato panjang.
Melalui kehadiran langsungnya, Yus Deraman sedang membangun citra kepemimpinan yang berakar pada rakyat, dengan satu pesan yang jelas bahwa kekuasaan yang tidak menyentuh dapur warga, cepat atau lambat akan kehilangan legitimasi.
