Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Kemis
Bekaespedia.com, Mentok,- Rabu (28/1/2026) Di Bangka Barat, desa-desa tumbuh di antara laut yang berubah arah, kebun yang mengikuti musim, dan ingatan panjang masyarakat yang hidup dari alam. Desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ruang hidup yang menyimpan pengetahuan lokal, kerja kolektif dan cara bertahan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Dari ruang inilah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) merumuskan satu arah pembangunan yaitu desa harus berdaya atas dirinya sendiri.
Kepala Dinsos PMD Bangka Barat, Achmad Nursyandi, melihat kemandirian desa bukan sebagai target angka, melainkan sebagai proses panjang menata ulang cara pandang, memperkuat manusia desa dan memastikan potensi lokal tidak tergerus oleh ketergantungan.
“Desa memiliki kekuatan yang sering kali tidak disadari. Tugas negara bukan mengambil alih, tetapi membantu desa mengenali dan mengelola kekuatannya sendiri,” ujar Achmad.
Dalam pandangan Achmad, pembangunan desa tidak bisa diperlakukan sebagai daftar proyek. Desa adalah ruang hidup yang kompleks sebagai tempat ekonomi, budaya dan lingkungan saling bertaut.
Karena itu, pendekatan yang digunakan Dinsos PMD Bangka Barat bertumpu pada perencanaan partisipatif dan terintegrasi, yang mengaitkan rencana desa dengan arah pembangunan kabupaten, provinsi, hingga nasional. Desa tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi juga tidak ditarik keluar dari konteks lokalnya.
Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal-usul dan kearifan lokal.
Bangka Barat menyimpan bentang potensi desa yang beragam. Di wilayah pesisir, nelayan membaca laut dengan pengetahuan turun-temurun. Di darat, pertanian rakyat bertahan lewat kerja sabar dan kolektif. Di sela-sela itu, pariwisata berbasis budaya, peternakan rakyat dan ekonomi kreatif tumbuh dari cerita, tradisi dan lanskap alam.
Namun potensi, bagi Achmad, bukan sesuatu yang otomatis memberi kesejahteraan.
“Potensi harus dikelola dengan kesadaran jangka panjang. Tanpa perencanaan, ia hanya akan habis tanpa meninggalkan nilai,” katanya.
Di sinilah pembangunan desa diposisikan bukan sebagai percepatan, melainkan penjagaan keseimbangan antara ekonomi, manusia dan lingkungan.
Di balik wacana kemandirian, Dinsos PMD Bangka Barat menaruh perhatian besar pada tata kelola pemerintahan desa. Administrasi yang tertib, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pelayanan publik yang akuntabel dipandang sebagai penyangga utama keberlanjutan pembangunan.
Konsep ini sejalan dengan prinsip good village governance, yang menempatkan akuntabilitas dan partisipasi warga sebagai fondasi pemerintahan desa (Eko, 2015).
“Kemandirian tidak tumbuh dari sistem yang rapuh,” ujar Achmad singkat.
Alih-alih menempatkan infrastruktur sebagai pusat, Dinsos PMD Bangka Barat menempatkan manusia desa sebagai poros pembangunan. Aparatur desa, pengelola BUMDes dan masyarakat didorong untuk memahami potensi wilayahnya, mengelola usaha dan mengambil keputusan secara sadar.
Pelatihan, pendampingan dan penguatan kelembagaan dilakukan untuk memastikan desa tidak hanya memiliki sumber daya, tetapi juga kapasitas dan kepercayaan diri. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan Kemendes PDTT yang menempatkan pemberdayaan manusia sebagai inti pembangunan desa berkelanjutan.
Dalam lanskap ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diposisikan sebagai alat menjaga agar nilai ekonomi tidak keluar dari desa. Melalui BUMDes, sektor-sektor seperti pariwisata desa, pertanian terpadu, peternakan rakyat, dan perikanan berbasis wilayah dikelola secara kolektif.
“BUMDes seharusnya menjadi nafas ekonomi desa, bukan sekadar nama dalam regulasi,” kata Achmad.
Melalui Sekolah BUMDes, pengelola usaha desa diperkenalkan pada manajemen, inovasi produk lokal dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital dipandang sebagai jembatan agar produk desa menjangkau pasar yang lebih luas, tanpa harus melepaskan akar lokal sebagaimana ditegaskan dalam kajian World Bank (2020) tentang ekonomi desa digital.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga mendorong sinergi antara Koperasi Desa dan BUMDes. Kolaborasi ini dipandang penting untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang saling menopang, memperkuat rantai nilai dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif.
Bagi Achmad Nursyandi, pembangunan desa bukan kerja yang selesai dalam satu periode. Ia adalah proses menanam sering kali sunyi, kadang tak terlihat, tetapi menentukan arah masa depan.
Di Bangka Barat, desa-desa kini diarahkan menjadi pusat pertumbuhan yang tumbuh dari bawah, menjaga hubungan manusia dengan alam dan membangun kesejahteraan tanpa kehilangan jati diri.
