Markus, S. H. Bupati Kabupaten Bangka Barat
Laporan : Belva
Bekaespedia.com, MUNTOK, – Jum’at (15 Agustus 2025) dalam momentum sakral Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Bangka Barat Markus, S.H., menyampaikan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran daerah yang lebih efisien, tepat sasaran, serta berpihak kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Usai mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI secara virtual di Gedung Mahligai DPRD Bangka Barat, Bupati Markus menekankan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah fokus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan produktif. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden terkait efisiensi dan optimalisasi belanja negara demi kesejahteraan rakyat.
“Anggaran kita harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi bukan hanya hemat, tapi juga tepat sasaran dan mendukung kegiatan ekonomi. APBD 2026 akan banyak diarahkan untuk mendorong perekonomian lokal,” ujar Markus.
Lebih jauh, Bupati juga menyoroti pentingnya membuka pintu investasi seluas-luasnya sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah di Bangka Barat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak akan lepas dari kehadiran para investor yang bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil.
“Kami bersama Pak Yusderahman (Wakil Bupati) fokus pada bagaimana menarik investor datang ke Bangka Barat. Tanpa investasi, sulit bagi kita untuk maju. Oleh karena itu, kami sedang merancang sejumlah insentif, seperti pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam jangka waktu tertentu bagi investor baru,” tegasnya.
Dalam sesi wawancara tersebut, Markus juga menanggapi isu seputar maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Bangka Barat. Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang melakukan pengamanan terhadap lahan yang baru saja dialihfungsikan dari kawasan hutan lindung menjadi area penggunaan lain (APL), agar tidak kembali disusupi aktivitas tambang ilegal.
“Saya sudah perintahkan untuk menjaga aset kita. Koordinasi dengan Forkopimda, termasuk pihak kepolisian, terus kami lakukan agar tidak ada lagi tambang ilegal yang merusak lingkungan,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai kabar bahwa Wakil Bupati Bangka Barat digadang-gadang akan menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Tambang Ilegal, Markus menyatakan belum ada informasi resmi atau surat keputusan terkait hal tersebut.
“Belum ada SK-nya. Informasinya pun saya baru dengar dari rekan-rekan media,” ujarnya singkat.
Mengenai kebijakan fiskal, Markus memastikan bahwa Bangka Barat belum berencana menaikkan tarif PBB sebagaimana dilakukan di beberapa daerah lain. Sebaliknya, pemerintah justru sedang mengkaji pembebasan PBB sebagai bagian dari insentif menarik minat investor.
Rapat Paripurna HUT ke-80 RI ini bukan hanya menjadi ajang refleksi atas perjuangan bangsa, namun juga penegasan arah masa depan Bangka Barat daerah yang terus bergerak menuju kemajuan melalui sinergi kebijakan fiskal, kemudahan investasi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan
