Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Guntur
Bekaespedia.com, Bangka Barat, – Mengejar medali membutuhkan kerja keras atlet, strategi pelatih dan dukungan anggaran yang memadai. Namun, ada tanggung jawab lain yang tak kalah penting di balik perjuangan tersebut: memastikan setiap rupiah dana pembinaan dikelola secara transparan, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip itulah yang ditekankan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Barat melalui rapat koordinasi bersama Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan seluruh cabang olahraga (cabor), Rabu (21/10/2026), di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat.
Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Tahun 2026, penguatan tata kelola menjadi bagian penting dari persiapan olahraga daerah. Sebab, keberhasilan sebuah kontingen tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet di arena pertandingan, tetapi juga oleh profesionalisme organisasi yang menopang proses pembinaan.
Mengusung tema “Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas Dana Hibah dan Kepatuhan Hukum untuk Mewujudkan Prestasi Olahraga Bangka Barat yang Berintegritas”, kegiatan tersebut dihadiri para ketua dan bendahara cabor serta jajaran pengurus KONI Bangka Barat.
Ketua KONI Kabupaten Bangka Barat, Martin, menegaskan bahwa pencapaian prestasi harus berjalan beriringan dengan ketertiban administrasi dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran.
“Yang paling penting bagaimana kita bersama-sama memahami tata kelola, akuntabilitas dana hibah dan kepatuhan hukum. Jangan sampai karena persoalan administrasi kemudian menghambat pembinaan dan prestasi olahraga,” ujar Martin, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Sorotan Bangka.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membangun kesadaran bersama di lingkungan pengurus olahraga. Administrasi bukan sekadar pelengkap laporan, melainkan bagian dari proses memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan berdasarkan peruntukannya.
Martin juga menekankan pentingnya koordinasi antara KONI dan seluruh cabor. Berbagai kendala dalam pelaksanaan program, menurutnya, perlu dibahas bersama agar dapat ditemukan solusi tanpa mengganggu keberlangsungan pembinaan atlet.
Penggunaan dana hibah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pengeluaran perlu memiliki dasar yang jelas serta dilengkapi dokumen pendukung yang memadai.
Di sisi lain, anggaran harus diarahkan pada kebutuhan nyata pembinaan, pelaksanaan program kerja, dan kegiatan yang berdampak terhadap peningkatan kemampuan atlet.
Dengan pengelolaan yang terukur, penggunaan anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mendukung pencapaian target prestasi Bangka Barat.
Aspek kepatuhan hukum menjadi perhatian utama dalam pembekalan yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Ahmad Fatoni.
Dalam kegiatan tersebut, Fatoni memaparkan materi mengenai pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan dana hibah KONI menjelang Porprov Babel 2026.
Ia mengingatkan bahwa dana hibah yang bersumber dari keuangan negara tetap mengandung kewajiban pertanggungjawaban dan dapat menjadi objek pemeriksaan.
“Dana hibah tetap menjadi objek pemeriksaan sama halnya dengan dana lainnya yang bersumber dari keuangan negara. Kita memberikan pembekalan kepada pengurus dan cabor untuk melakukan penataan baik dari segi pertanggung jawaban penggunaan keseluruhan,” kata Ahmad Fatoni, sebagaimana dikutip dari Sorotan Bangka.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi setiap pengurus agar tidak mengabaikan aspek administrasi ketika menjalankan program olahraga.
Perencanaan kegiatan harus memiliki dasar yang jelas. Pelaksanaan program perlu sesuai dengan peruntukan anggaran, sedangkan setiap transaksi harus didukung bukti yang sah dan dicatat secara tertib.
Laporan pertanggung jawaban pun harus disusun berdasarkan kegiatan serta penggunaan dana yang sebenarnya, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemahaman terhadap aspek hukum diharapkan dapat membantu pengurus mengenali potensi kesalahan sejak dini, memperkuat langkah pencegahan penyimpangan, dan menjalankan amanah organisasi secara profesional.
Dengan demikian, kepatuhan hukum bukan hanya menjadi perhatian ketika pemeriksaan dilakukan, tetapi harus menjadi prinsip yang diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.
Ketua Pelaksana kegiatan, Eka Octawianto, S.T., M.AP., yang juga menjabat Kepala Bidang Organisasi KONI Kabupaten Bangka Barat, menempatkan rapat koordinasi tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi antara KONI dan seluruh cabang olahraga.
Keterlibatan ketua dan bendahara cabor dinilai penting untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai perencanaan program, penggunaan anggaran, pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Peran kedua unsur pengurus tersebut strategis karena keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya, tetapi juga pada kesiapan perencanaan dan ketertiban dokumentasi.
Melalui koordinasi yang terarah, setiap cabor diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan secara lebih baik, menetapkan target prestasi yang terukur, serta memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan.
Upaya ini juga menjadi bagian dari persiapan kontingen Kabupaten Bangka Barat menghadapi Porprov VII Tahun 2026. Seluruh pemangku kepentingan olahraga perlu bergerak dalam satu arah, dengan program yang jelas dan pengelolaan organisasi yang bertanggung jawab.
Rapat koordinasi tersebut memperlihatkan bahwa prestasi olahraga dan akuntabilitas anggaran merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Atlet membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, fasilitas yang memadai, serta program latihan yang terencana. Sementara itu, keberlangsungan program membutuhkan dukungan anggaran yang dikelola secara tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
Karena itu, penguatan tata kelola tidak cukup berhenti pada pembekalan. Tantangan berikutnya memastikan setiap pengurus menerapkan pemahaman tersebut dalam pelaksanaan program, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen, dan penyusunan laporan keuangan.
Kolaborasi KONI, seluruh cabor, dan Kejaksaan Negeri Bangka Barat diharapkan dapat memperkuat budaya tertib administrasi sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan olahraga daerah tidak hanya diukur dari jumlah medali yang diraih. Kualitas pembinaan, ketepatan penggunaan anggaran dan integritas organisasi juga menjadi bagian penting dari prestasi yang harus dijaga.
Menjelang Porprov VII Tahun 2026, KONI Bangka Barat berupaya membangun fondasi tersebut agar perjuangan atlet di arena pertandingan ditopang oleh organisasi yang profesional, tata kelola yang baik dan pengelolaan dana hibah yang transparan serta akuntabel.
