Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Guntur
Bekaespedia.com , Bangka Barat- Demokrasi tidak seharusnya menjadi panggung yang hanya dapat disaksikan dari kejauhan. Ia harus menjadi ruang yang bisa dimasuki, dipahami, dipertanyakan, bahkan diawasi oleh setiap warga negara, termasuk generasi muda yang kelak akan mewarisi arah pembangunan daerah.
Dari pemikiran itulah Fakhrur Rozy, Ketua Komunitas Literasi Rumah Besti’s, menggagas program “Simulasi Satu Hari Menjadi Anggota DPRD Bangka Barat”. Pada Senin, 26 Oktober 2026, gedung DPRD Kabupaten Bangka Barat menjadi ruang belajar bagi para pelajar untuk mengenal lebih dekat dunia legislatif, memahami proses demokrasi, sekaligus melihat bagaimana aspirasi masyarakat semestinya memperoleh tempat dalam kebijakan publik.
Bagi Fakhrur, literasi politik tidak cukup berhenti pada pengetahuan tentang partai, pemilihan umum, atau nama-nama pejabat. Anak muda perlu diajak menyentuh realitas demokrasi: melihat ruang tempat keputusan dibicarakan, mengenali lembaga yang menjalankan fungsi perwakilan dan memahami bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi bagi kehidupan masyarakat.
Para peserta dari Komunitas Literasi Rumah Besti’s berkesempatan datang langsung ke gedung DPRD, duduk di kursi anggota dewan, serta bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD Bangka Barat. Mereka diperkenalkan pada suasana ruang legislatif yang menjadi tempat berlangsungnya rapat, sidang dan berbagai agenda kelembagaan.
Di balik kegiatan tersebut, tersimpan sebuah gagasan besar untuk mendekatkan anak muda kepada pusat pengambilan keputusan agar mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari proses demokrasi.
“Program literasi politik dan demokrasi kali ini kami kemas dengan cara yang berbeda, yakni “Simulasi Satu Hari Menjadi Anggota DPRD Bangka Barat”. Peserta langsung datang ke gedung DPRD, duduk di ruang dewan, bahkan bertemu langsung dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk merasakan bagaimana suasana rapat, sidang, maupun kegiatan legislatif lainnya. Alhamdulillah, para peserta interaktif dan komunikatif,” ujar Fakhrur Rozy.
Gagasan Fakhrur tidak berhenti pada pengenalan lembaga. Ia ingin membangun keberanian generasi muda untuk menyampaikan ide, mengemukakan persoalan, serta berkomunikasi langsung dengan pemangku kepentingan.
Dalam demokrasi, keberanian berbicara perlu berjalan beriringan dengan pengetahuan. Aspirasi membutuhkan argumentasi, kritik membutuhkan dasar yang jelas, sedangkan pengawasan membutuhkan pemahaman mengenai tujuan dan pelaksanaan kebijakan.
Karena itu, kegiatan tersebut menjadi upaya mempertemukan pengetahuan dengan pengalaman nyata. Anak muda tidak hanya mendengar penjelasan tentang demokrasi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk berada di lingkungan tempat proses legislatif berlangsung.
“Harapan saya, semoga kegiatan ini tetap berlangsung dan berlanjut karena merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak muda dalam menyuarakan ide dan gagasan mereka secara langsung kepada pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan,” katanya.
Fakhrur juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawasi pembangunan.
“Selain itu, kegiatan ini merupakan upaya untuk mendorong anak muda agar bersama-sama mengawasi program pemerintah, sehingga pembangunan dapat berjalan secara transparan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut membawa literasi politik ke wilayah yang lebih substantif. Pendidikan demokrasi bukan semata-mata mengajarkan bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan, dipertanggungjawabkan dan diawasi demi kepentingan publik.
Pembangunan yang baik tidak hanya berbicara tentang besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan. Ia juga harus menjawab pertanyaan mendasar apakah kebijakan benar-benar dibutuhkan masyarakat, apakah pelaksanaannya transparan, dan apakah manfaatnya sampai kepada mereka yang menjadi sasaran?
Di sinilah generasi muda memiliki ruang penting. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka dapat menjadi penyampai aspirasi, penggerak kesadaran publik dan bagian dari masyarakat yang ikut mengawasi kebijakan secara kritis serta bertanggung jawab.
Kehadiran para pelajar disambut langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Bangka Barat H. Oktorazsari, Wakil Ketua II Drs. Samsir, serta anggota DPRD Bangka Barat.
Penyambutan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal lebih dekat lembaga legislatif sekaligus membuka komunikasi antara generasi muda dan wakil rakyat.
H. Oktorazsari mengapresiasi Komunitas Literasi Rumah Besti’s yang telah menghadirkan program pendidikan politik dan demokrasi bagi pelajar.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Komunitas Literasi Rumah Besti’s karena sudah menjadi wadah dalam kegiatan yang sangat positif, agar generasi muda dapat melek politik, demokrasi, serta regulasi,” ungkapnya.
Menurut Oktorazsari, pertemuan langsung antara pelajar dan wakil rakyat perlu menjadi momentum untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, serta keresahan yang dihadapi generasi muda.
“Kegiatan ini kami harapkan menjadi momentum bagi anak muda untuk menyuarakan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keresahan mereka. Kami juga terbuka dan lapang dada untuk menerima kritik dan masukan karena kami adalah wakil rakyat. Apa yang menjadi hak masyarakat harus kami perjuangkan demi kepentingan bersama, kepentingan umum, dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan keterbukaan terhadap aspirasi sebagai bagian dari tanggung jawab perwakilan politik. Wakil rakyat tidak hanya memiliki kewenangan dalam proses kelembagaan, tetapi juga mengemban mandat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat perlu memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan pandangan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Hubungan antara keduanya akan lebih bermakna apabila komunikasi tidak berhenti pada pertemuan seremonial, tetapi berlanjut melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan tindak lanjut yang jelas.
Bagi anak muda, pengalaman bertemu langsung dengan pimpinan DPRD dapat menjadi awal untuk memahami bahwa kritik tidak harus dimaknai sebagai permusuhan. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, dengan argumentasi yang kuat dan berorientasi pada kepentingan umum merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
Bagi Nayla, pelajar MAN 1 Bangka Barat, kegiatan tersebut menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda. Ia memperoleh kesempatan untuk mengenal lembaga legislatif secara langsung, sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh penjelasan di ruang kelas.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami anak muda, terlebih kami masih berstatus sebagai pelajar. Ini menjadi pengalaman yang berharga karena kami bisa datang langsung ke gedung DPRD Bangka Barat. Semoga kegiatan ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dan Komunitas Literasi Rumah Besti’s semakin banyak menebarkan benih program pemberdayaan anak muda dan masyarakat,” tutur Nayla.
Sementara itu, Noni, pelajar SMKS Muhammadiyah Mentok, mengaku senang karena memperoleh pengetahuan dan teman baru dari sejumlah sekolah.
“Saya sangat senang karena mendapatkan ilmu baru dan teman baru dari beberapa sekolah. Ini pertama kali saya mengikuti kegiatan seperti ini. Saya juga baru pertama kali datang ke gedung DPRD Bangka Barat, bahkan dapat duduk langsung di kursi dewan,” ungkap Noni.
Pengalaman kedua pelajar tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan demokrasi dapat dimulai melalui perjumpaan sederhana. Dari rasa ingin tahu, tumbuh pengetahuan. Dari pengetahuan, terbuka kesempatan untuk memahami persoalan publik. Dan dari pemahaman, diharapkan lahir keberanian untuk berpartisipasi.
Kursi dewan yang diduduki para peserta selama simulasi bukanlah simbol bahwa jabatan publik dapat dipisahkan dari mekanisme demokrasi. Sebaliknya, pengalaman tersebut menjadi sarana untuk memahami tanggung jawab yang melekat pada jabatan itu untuk mendengar aspirasi, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, membahas kebijakan dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Pelajaran terpentingnya bukan tentang bagaimana rasanya menjadi anggota dewan selama sehari, melainkan bagaimana memahami kewajiban yang harus dipikul seseorang ketika menerima mandat rakyat.
Bagi Fakhrur Rozy, program ini juga memperlihatkan pendekatan personal branding yang berangkat dari gagasan dan kerja sosial. Identitas seorang penggerak literasi tidak hanya dibangun melalui nama, jabatan, atau pengakuan publik, tetapi juga melalui konsistensi dalam menghadirkan ruang belajar dan memperluas kesempatan masyarakat untuk berkembang.
Melalui Komunitas Literasi Rumah Besti’s, Fakhrur menempatkan pendidikan politik sebagai bagian dari pemberdayaan generasi muda. Ia berupaya mempertemukan pelajar dengan institusi publik, mendekatkan teori dengan praktik, serta mendorong partisipasi yang berorientasi pada kepentingan bersama.
Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan tersebut memiliki relevansi tersendiri. Pemerintah dan lembaga legislatif membutuhkan masyarakat yang memahami kebijakan, sedangkan masyarakat membutuhkan akses informasi dan ruang dialog agar dapat menyampaikan kebutuhan secara terarah.
Komunitas literasi dapat mengambil peran sebagai jembatan di antara keduanya. Bukan untuk menggantikan fungsi lembaga formal, melainkan memperkuat kapasitas warga agar mampu terlibat secara lebih bermakna dalam kehidupan publik.
Namun, keberlanjutan gagasan ini membutuhkan langkah berikutnya. Simulasi satu hari dapat menjadi pintu masuk, tetapi pendidikan demokrasi perlu dilanjutkan melalui diskusi kebijakan daerah, pengenalan proses legislasi dan penganggaran, forum aspirasi pelajar, serta pembelajaran mengenai transparansi dan pengawasan pembangunan.
Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya diukur dari antusiasme peserta ketika berada di gedung DPRD. Ukuran yang lebih mendasar adalah meningkatnya pemahaman mereka tentang proses kebijakan, kemampuan menyampaikan argumentasi, serta tersedianya ruang agar aspirasi yang disampaikan dapat dipertimbangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, personal branding yang dibangun melalui kegiatan ini tidak berhenti sebagai pencitraan individu. Ia memperoleh bobot sosial ketika gagasan diterjemahkan menjadi program, program membuka ruang partisipasi dan partisipasi mendorong kesadaran publik yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang lahir di ruang rapat. Masa depannya juga dipengaruhi oleh kualitas partisipasi masyarakat, keterbukaan lembaga publik dan keberanian generasi muda untuk menyampaikan pandangan mereka.
Melalui “Simulasi Satu Hari Menjadi Anggota DPRD Bangka Barat”, Fakhrur Rozy bersama Komunitas Literasi Rumah Besti’s memperkenalkan satu jalan untuk mendekatkan generasi muda dengan kehidupan demokrasi.
Gagasan tersebut mengingatkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca kata, melainkan juga kemampuan membaca keadaan, memahami kepentingan publik dan menilai arah kebijakan secara kritis.
Demokrasi membutuhkan lembaga yang menjalankan kewenangannya, wakil rakyat yang mendengarkan masyarakat, serta warga yang berani bertanya dan bersedia mengawasi. Ketiganya saling berkaitan dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bagi Fakhrur, pekerjaan itu tidak selesai ketika para peserta meninggalkan gedung DPRD. Justru setelah kunjungan berakhir, tantangan sesungguhnya dimulai menjaga rasa ingin tahu, menumbuhkan keberanian berpendapat dan mengubah pengalaman menjadi kesadaran untuk berpartisipasi.
Sebab, sebuah daerah tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas secara akademis. Daerah juga membutuhkan anak muda yang memahami haknya, mengerti tanggung jawabnya dan memiliki keberanian untuk ikut menentukan masa depan bersama.
Kursi dewan mungkin hanya diduduki oleh mereka yang memperoleh mandat politik. Namun, hak untuk bersuara, mengawasi kebijakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dapat diakses setiap warga.
Dari gedung DPRD Bangka Barat, Fakhrur Rozy sedang menanam benih kesadaran itu. Benih yang diharapkan tumbuh melampaui satu hari simulasi, menjadi budaya partisipasi dan pada waktunya ikut memberi warna bagi pembangunan Bangka Barat yang lebih transparan, responsif, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
