Laporan : Belva Al Akhab
Bekaespedia.com, Bangka Barat, – Pagi itu, suasana Kantor Desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, terasa lebih ramai dari biasanya. Deretan sepeda motor memenuhi halaman kantor desa. Beberapa warga datang membawa map berisi dokumen kendaraan. Di dalam ruangan, sejumlah petugas duduk di depan komputer yang telah tersambung dengan sistem pelayanan. Printer bekerja tanpa henti, sementara warga bergantian menyerahkan berkas.
Tidak ada antrean panjang. Tidak terdengar keluhan tentang jauhnya perjalanan menuju kota. Yang terlihat justru wajah-wajah lega karena pelayanan yang biasanya hanya bisa dijumpai di kantor Samsat kini hadir di tengah desa.
Bagi sebagian masyarakat, pemandangan itu mungkin terlihat biasa. Namun bagi warga desa yang selama ini harus menempuh perjalanan puluhan kilometer hanya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, kehadiran pelayanan tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar.
Di Desa Pangkal Beras, pelayanan publik sedang menunjukkan wajah barunya: lebih dekat, lebih cepat, dan lebih memahami kebutuhan masyarakat.
Program yang digelar pada Jumat (7/8/2026) itu merupakan bagian dari inovasi Samsat Goes to Desa Berbasis Data, hasil kolaborasi antara Samsat Bangka Barat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Desa Pangkal Beras, Jasa Raharja dan Bank Sumsel Babel.
Program ini tidak hanya menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ke tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya transformasi pelayanan publik yang sedang dibangun di Bangka Barat.
Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, persoalan akses masih menjadi tantangan utama pelayanan publik.
Kondisi geografis yang berjauhan dari pusat pemerintahan sering kali membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh layanan dasar administrasi. Hal yang sama juga dialami sebagian masyarakat di Bangka Barat.
Bagi warga yang tinggal di desa-desa yang cukup jauh dari pusat pelayanan, mengurus pajak kendaraan bermotor tidak hanya membutuhkan biaya administrasi, tetapi juga biaya transportasi, waktu perjalanan, hingga kehilangan kesempatan bekerja.
Dalam beberapa kasus, biaya yang harus dikeluarkan untuk menuju kantor pelayanan bahkan lebih besar dibanding biaya administrasi yang dibayarkan.
Persoalan inilah yang coba dijawab melalui pendekatan pelayanan jemput bola.
Alih-alih menunggu masyarakat datang ke kantor Samsat, pemerintah memilih membawa pelayanan langsung ke desa.
Kepala UPTB Wilayah Bangka Barat, Ian Gaurav Bhaskara, mengatakan tujuan utama kegiatan tersebut adalah memperpendek jarak antara pelayanan dan masyarakat.
“Tujuan kami bersama BP2RD Bangka Barat adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka lebih mudah mendapatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Menurut Ian, pelayanan publik tidak lagi bisa hanya berpusat pada gedung-gedung pemerintahan. Pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.
Dalam konteks Bangka Barat yang memiliki wilayah desa cukup luas, pelayanan bergerak menjadi salah satu solusi yang dinilai efektif.
Bagi banyak masyarakat, birokrasi kerap identik dengan proses yang panjang, rumit dan memerlukan banyak tahapan.
Namun pendekatan yang diterapkan melalui Samsat Goes to Desa mencoba menggeser paradigma tersebut.
Pelayanan tidak lagi berorientasi pada kenyamanan institusi, melainkan pada kebutuhan masyarakat.
Warga cukup datang ke kantor desa dengan membawa dokumen yang diperlukan. Seluruh proses administrasi dilakukan di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
Pendekatan ini menunjukkan perubahan cara pandang dalam pelayanan publik.
Negara tidak lagi berada di posisi yang jauh dari masyarakat.
Negara hadir lebih dekat dan berusaha memahami hambatan yang selama ini dirasakan warga.
Yang menjadi pembeda utama dalam program ini tentang penerapan konsep pelayanan berbasis data.
Melalui sistem tersebut, data masyarakat mulai dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses pelayanan administrasi kendaraan bermotor.
Pendekatan berbasis data memungkinkan proses verifikasi berlangsung lebih cepat dan lebih akurat.
Selain mempercepat pelayanan, sistem ini juga membantu mengurangi potensi kesalahan administrasi yang selama ini sering terjadi akibat proses manual.
Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi menjadi agenda penting reformasi birokrasi nasional. Pemerintah pusat maupun daerah berlomba mengembangkan sistem pelayanan yang lebih modern, transparan dan efisien.
Di Bangka Barat, langkah tersebut mulai diterjemahkan melalui pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Bagi warga, manfaatnya terasa nyata.
Waktu pelayanan menjadi lebih singkat.
Biaya perjalanan berkurang.
Proses administrasi menjadi lebih mudah.
Keberhasilan pelayanan di Pangkal Beras tidak berdiri sendiri.
Program tersebut lahir dari kerja sama berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor.
Ian menjelaskan bahwa hubungan kerja antara Samsat Bangka Barat dan BP2RD Kabupaten Bangka Barat telah terjalin cukup lama melalui berbagai kegiatan pelayanan keliling.
“Kolaborasi kami dengan BP2RD Bangka Barat sudah terjalin cukup lama. Setiap kegiatan Samsat Keliling maupun pelayanan lainnya di Bangka Barat, kami selalu berkolaborasi. BP2RD selalu mengirimkan staf mereka untuk bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Kerja sama itu kemudian diperkuat melalui konsep cost sharing, yakni pembagian dukungan sarana dan pembiayaan antara pemerintah daerah dan UPT Samsat Bangka Barat.
Menurut Ian, pola tersebut memungkinkan pelayanan dapat menjangkau masyarakat tanpa membebani satu institusi secara penuh.
“Cost sharing yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah dukungan dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat kepada UPT Samsat Bangka Barat berupa dukungan sarana maupun pembiayaan sehingga pelayanan bisa menjangkau masyarakat desa,” jelasnya.
Model ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik tidak selalu bergantung pada penambahan anggaran besar. Dalam banyak kasus, sinergi antarlembaga justru menjadi faktor penentu keberhasilan.
Dalam program ini, Pemerintah Desa Pangkal Beras memainkan peran yang tidak kalah penting.
Selain menyediakan fasilitas pelayanan, pemerintah desa menjadi penghubung antara masyarakat dan penyelenggara layanan.
Sekretaris Desa Pangkal Beras, Yanto, menilai kehadiran Samsat di desa memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami dari pemerintah desa tentunya sangat mendukung program ini karena memudahkan masyarakat. Kami akan terus berkomunikasi dan mendukung agar pelayanan seperti ini dapat terus berjalan,” ujarnya.
Menurut Yanto, pemerintah desa memahami kondisi masyarakatnya lebih baik dibanding pihak lain. Karena itu, pelayanan yang hadir langsung di desa mampu menjawab kebutuhan warga secara lebih efektif.
Di balik pembayaran pajak kendaraan bermotor, terdapat tujuan yang lebih besar.
Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai layanan publik lainnya.
Namun meningkatkan kepatuhan masyarakat tidak cukup hanya melalui pengawasan dan penegakan aturan.
Kemudahan akses pelayanan menjadi faktor yang sama pentingnya.
Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, proses lebih cepat dan biaya yang harus dikeluarkan semakin kecil, maka kepatuhan tumbuh karena kesadaran, bukan semata karena kewajiban.
Di situlah letak nilai strategis program Samsat Goes to Desa.
Ia tidak hanya berbicara tentang administrasi kendaraan bermotor.
Ia berbicara tentang bagaimana negara membangun kepercayaan melalui pelayanan.
Tentang bagaimana birokrasi menjadi lebih manusiawi.
Tentang bagaimana sebuah meja pelayanan di kantor desa dapat menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat.
Dari Pangkal Beras, Bangka Barat sedang menunjukkan bahwa pelayanan publik yang baik bukanlah pelayanan yang menunggu masyarakat datang, melainkan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa. Jika model ini terus diperluas, maka manfaat yang lahir bukan hanya peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga tumbuhnya kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan negara.
