Oleh: Medi, Belva dan Satrio
Bekaespedia.com, Tempilang, Bangka Barat – Di sebuah balai pertemuan kecil di Kecamatan Tempilang, kursi-kursi plastik berwarna biru disusun rapi seperti barisan makam dalam upacara adat yang kehilangan penjelasan sejarah. Sinar sore, 17 November 2025 menembus sela-sela jendela kayu, membiaskan warna emas yang memudar di dinding. Udara hangat bercampur debu halus dari jalanan berpasir di luar, membuat ruangan terasa seperti ruang arsip tua yang lama tak dibuka.
Di tengah ruangan itu, seorang lelaki tua berdiri memegang alat musik kayu berukir kepala binatang bentuk yang tidak pernah tercatat dalam katalog museum mana pun, tetapi hidup dalam ingatan generasi yang semakin mengecil jumlahnya. Ukiran itu seperti menatap para peserta, seolah bertanya: “Kalian masih ingat aku?”
Di Tempilang hari itu, orang-orang tidak hanya datang untuk membahas rancangan Peraturan Bupati tentang pakaian adat daerah. Mereka datang untuk menakar kembali identitas mereka sendiri yang selama puluhan tahun ditumpuk oleh modernitas, politik, dan hilangnya narasi asli dalam kehidupan sehari-hari.
FGD itu adalah ruang kecil, tetapi sejarah yang dibicarakan di dalamnya membentang ratusan tahun. Dipertaruhkan bukan kain, bukan warna, bukan kancing baju. Yang dipertaruhkan adalah siapa sebenarnya masyarakat Bangka Barat dalam tubuh sejarah Nusantara.
Peraturan Bupati tentang pakaian adat mungkin terdengar teknis, bahkan remeh. Tetapi di Bangka Barat, isu ini lebih mirip palu yang mengetuk peti kayu berisi sejarah panjang yang tidak pernah selesai dibicarakan.
Sejak Perda No. 4 Tahun 2013 mengamanatkan penyusunan aturan pakaian daerah, tidak ada satu pun regulasi teknis yang lahir. Bukan karena pemerintah tidak bekerja tetapi karena tidak ada definisi tunggal tentang pakaian adat Bangka Barat.
Bagaimana mungkin ada satu pakaian adat jika:
masyarakat pesisir Mentok adalah Melayu Riau-Lingga,
masyarakat pedalaman Tempilang dan Kelapa adalah Daratse dengan bahasa dan teknologi warisan hutan,
wilayah pesisir utara dan pemukiman tambang memiliki pengaruh kuat budaya Tionghoa,
dan kolonialisme Belanda menggoreskan lapisan-tipis identifikasi baru melalui peta, laporan, dan kebijakan.
Sebuah pakaian adat, pada praktiknya, harus “memuaskan” semua lapisan itu. Namun sejarah tidak bekerja dengan formula yang rapi. Di Bangka Barat, sejarah bekerja seperti akar-akar bakau yang saling tumpang tindih, saling lilit, saling mempengaruhi tanpa pernah saling meniadakan.
FGD 2025 bukan pertemuan pertama. Sudah enam kali lintas-ahli, tokoh adat, dan instansi pemerintah mencoba menyulam kesepakatan:
2018: Seminar Pakaian Tradisional
2020: Pembahasan Struktur Raperbup
2022: Musyawarah Pelaku Adat
2023: Seminar Pakaian Daerah
2025: FGD multi-etnis dan multi-desa
Namun semua pertemuan itu bagaikan menjahit kain yang benangnya selalu putus.
Mengapa?
Karena tidak ada identitas tunggal untuk dipilih.
Peta etnografi Holle tahun 1887, salah satu dokumen kolonial paling banyak dirujuk dalam kajian identitas Bangka menggambarkan wilayah Tempilang, Kelapa, Jebus, Simpang Teritip sebagai hunian “Daratse” atau “Orang Darat”.
Orang Darat adalah kelompok yang tidak tercatat sebagai Melayu. Bahasa mereka berbeda. Teknologi pakaian mereka berbeda. Kosmologi mereka berbeda. Lanskap hidup mereka bukan laut, tetapi hutan, rawa, kebun berpindah, dan sungai kecil yang menjadi nadi kehidupan komunitas agraris kuno.
Sebaliknya, Mentok sejak abad ke-18 berkembang sebagai pusat pesisir Melayu didatangi saudagar Riau-Lingga, pengrajin resam, ulama dan pedagang, hingga komunitas Tionghoa yang membuka jalur perniagaan timah.
Di bagian lain, masuknya pengrajin Tionghoa memperkenalkan:
tenun sutra,
kerah tinggi ala baju Cina,
bordir floral dengan teknik yang tidak ditemukan pada busana Melayu klasik.
Di atas lapisan itu terdapat pengaruh kolonial:
arsip Belanda,
ilustrasi etnografi Geel-hoed,
laporan-laporan Holle,
catatan misionaris dan pegawai Administratie de Tinwinning.
Hasilnya?
Identitas Bangka Barat adalah hasil silang sejarah, bukan garis lurus yang jelas seperti pada Minang, Sunda, atau Bali.
Bangka Barat tidak bisa hanya disebut Melayu.
Tidak bisa hanya Daratse.
Tidak bisa hanya Tionghoa.
Tidak bisa hanya kolonial.
Ia semua itu sekaligus, dalam proporsi yang tidak selalu seimbang.
Inilah sebab utama Raperbup pakaian adat selalu buntu.
Bagaimana menyalin wajah pada cermin jika wajah itu sendiri terdiri dari tiga lapisan sejarah?
Pakaian Melayu di Mentok memiliki karakter unik yang jarang disadari publik. Ia tidak sama dengan Melayu Palembang, tidak sama dengan Melayu Bangka bagian timur, bahkan tidak sama dengan Melayu Belinyu.
Penelusuran akademisi seperti DR. Ainie Sulaiman dan Sandy Pratama mengungkapkan bahwa Teluk Belange, pakaian klasik Bangka tidak seragam di semua wilayah. Di Mentok, ia diselingi oleh aksen lokal:
destar resam,
kancing bulat khas Bangka,
keris yang diselipkan di pinggang kiri mirip tradisi Riau, tetapi penggunaan warnanya berbeda.
Sementara pakaian perempuan memiliki bahasa warna sosial yang sangat jarang ditemukan di daerah lain:
merah tua untuk gadis,
ungu terang untuk usia 30–40,
biru muda untuk 50–60,
biru tua untuk perempuan tua.
Warna bukan sekadar estetika, ia adalah kode yang bisa “dibaca” dalam pesta adat maupun pertemuan desa. Setiap warna menyatakan posisi sosial tanpa perlu kata-kata.
Warisan Melayu Bangka Barat adalah sistem budaya yang terstruktur. Tetapi struktur itu hanya berdiri di wilayah pesisir.
Di pedalaman, struktur itu tidak berlaku.
Jika Melayu adalah budaya pesisir yang terhubung dengan perdagangan dan kerajaan, maka Orang Darat adalah jiwa hutan lebih tua, lebih sunyi, dan lebih dekat kepada teknologi alam Nusantara pra-Islam.
Ilustrasi Geel-hoed menunjukkan pakaian mereka:
dari kulit akar jelutuh,
serat yang dikeringkan dan dipukul,
pakaian tanpa kerah,
ornamen minimalis,
fungsi lebih penting daripada estetika.
Teknik ini bertahan ratusan tahun.
Tetapi memasuki abad ke-20, penebangan hutan, migrasi, serta sekolah-sekolah kolonial membuat generasi muda Orang Darat meninggalkan pakaian mereka sendiri.
Kini hanya tersisa pada sanggar-sanggar kecil seperti Lembah Sunyi, tempat akar jelutuh masih dikerjakan.
Dalam FGD, seorang tokoh adat Tempilang berkata lirih:
“Kalau pakaian adat kita hanya Melayu saja, ke mana kami harus meletakkan jelutuh?”
Pertanyaan itu menggantung, lama.
Pengaruh Tionghoa tidak besar dalam narasi resmi sejarah Bangka Barat, tetapi dalam pakaian jejaknya jelas. Sejarah ekonomi timah menempatkan komunitas Tionghoa sebagai penenun hubungan dagang dan teknologi.
Hasilnya:
kerah tinggi ala cheongsam,
kain sutra warna cerah,
bordir pola awan dan ombak,
penggunaan kain merah dalam upacara tertentu.
Kombinasi tiga unsur yaitu Melayu, Daratse, dan Cina membentuk identitas kompleks yang tidak bisa ditangkap oleh satu pakaian saja.
FGD Tempilang: Ruang Di Mana Ingatan Dibangunkan Kembali
Pada sore itu, narasi-narasi dari tiga budaya ini bertemu di satu ruangan.
Danniah, S.E., mewakili Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangka Barat, membuka dokumen setebal puluhan halaman: draft Raperbup yang sudah lima tahun berubah-ubah. Ia menyampaikan kronologi panjang persiapan regulasi, tetapi yang menghidupkan ruangan bukan rangkaian tahun, melainkan kesadaran bahwa pakaian adat akan menentukan masa depan budaya.
Sementara itu, Kasi Kesmas Tempilang, Yan Rudianto, menyampaikan pesan sederhana:
“Jangan sampai ini hanya jadi ritual tahunan. Masyarakat ingin Perbup yang benar-benar hidup.”
Tokoh adat dari berbagai desa angkat bicara:
pentingnya tiga pucuk tanjak sebagai lambang Gunung Daik,
urgensi mempertahankan destar resam Mentok,
kewajiban memasukkan teknik Orang Darat ke pakaian resmi,
warna-warna yang merepresentasikan usia dan kosmologi,
bahan-bahan lokal yang tak boleh hilang.
Diskusi berlangsung panas, tetapi penuh hormat. Setiap argumen bukan sekadar pendapat, ia adalah warisan leluhur masing-masing kelompok.
Suasananya seperti menenun kain raksasa yang sudah robek, sambil memastikan tidak ada benang yang dibuang.
Melalui wawancara, arsip kolonial, dan catatan antropologis, terdapat tiga alasan utama mengapa Raperbup pakaian adat Bangka Barat tidak bisa dianggap remeh.
1. Karena identitas kolektif Bangka Barat selama 200 tahun mengalami “pengaburan sistematis”
Kolonialisme memperkenalkan kategori-kategori baru:
Melayu sebagai kelas politik,
Cina sebagai kelas ekonomi,
Daratse sebagai kelompok yang tersisih dari catatan.
Ketika administrasi Hindia Belanda menata ulang struktur demografi, identitas lokal direduksi. Orang Darat masuk dalam kategori “kampung pedalaman” tanpa keterangan budaya. Melayu dipukul rata. Cina disempitkan pada fungsi perdagangan.
Akibatnya, generasi setelah kemerdekaan tidak memiliki cermin identitas yang jelas.
2. Karena modernitas mempercepat hilangnya memori budaya
Kini generasi muda tidak mengenal:
bagaimana akar jelutuh dipukul menjadi lembaran,
bagaimana warna pakaian perempuan menentukan usia,
bagaimana destar resam dianyam,
bagaimana simbol tiga pucuk tanjak dibacakan dalam upacara adat.
Jika tidak dibakukan sekarang, ia akan hilang selamanya. Tidak ada Instagram, tidak ada video YouTube yang bisa mengganti pengetahuan yang lahir dari tangan para tetua.
3. Karena pakaian adat menjadi pintu masuk untuk menyelamatkan warisan takbenda lain
Dengan satu regulasi pakaian, dapat dihidupkan kembali:
ritual,
cerita rakyat,
hikayat,
teknik kerajinan,
pola bahasa,
filosofi warna.
Raperbup bukan hanya soal busana.
Ia adalah pintu masuk kebangkitan budaya.
Diskusi FGD mengarah pada satu konsep penting:
“Pakaian Adat Bangka Barat tidak boleh memilih satu identitas. Ia harus menjadi mozaik dari tiga identitas.”
Dengan kata lain, pakaian adat yang akan lahir adalah:
Melayu dalam struktur,
Daratse dalam bahan dan teknik,
Tionghoa dalam detail estetika.
Konsep ini merepresentasikan sejarah sebenarnya pulau ini.
Sebagaimana disampaikan seorang akademisi:
“Tiga unsur kebudayaan bukan sisa sejarah.
Mereka adalah modal masa depan.”
Narasi pakaian adat sebenarnya adalah narasi tubuh manusia sebagai arsip:
bahan bercerita tentang lanskap ekologis,
warna bercerita tentang struktur sosial,
bentuk bercerita tentang perjalanan migrasi,
teknik bercerita tentang usia budaya.
Dalam wawancara tidak resmi selepas FGD, seorang tetua mengatakan dengan suara rendah:
“Pakaian itu bukan hiasan. Itu kitab. Kita tinggal belajar membacanya.”
Sore semakin gelap. Lampu-lampu neon dinyalakan. Lelaki tua yang memegang alat musik berukir perlahan duduk kembali. Di luar, suara ombak kecil Tempilang menyentuh pasir.
FGD itu mungkin hanya sebuah pertemuan kecil. Tetapi dari ruangan sederhana itu, bangkit sebuah kesadaran besar: bahwa Bangka Barat adalah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang memiliki identitas budaya tritunggal warisan laut, hutan, dan jalur dagang.
Kini mereka sedang mencoba menulis ulang wajah masa depan dari ketiga akar itu.
Raperbup ini bukan sekadar kebijakan.
Ia adalah tanda kebangkitan.
Bangka Barat akhirnya menatap cerminnya sendiri dan melihat tiga wajah yang selama ini tidak pernah berdiri bersama dalam satu bingkai.
