Laporan : Bang Yudha
Bekaespedia.com, Pangkalpinang,- Sebanyak 100 orang peserta menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar tentang Sinergitas Pemerintah dan Pengelola Desa Wisata Dalam Pengembangan Desa Wisata
Dalam rapat yang diselenggarakan oleh Biro Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Aula Natar Praja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, diikuti oleh Kepala Dinas Pariwisata Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Bappeda Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Perwakilan Kepala Desa dan Ketua Pokdarwis yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata.
Dalam sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang dibacakan Irwanto, Kabid Destinasi dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disampaikan bahwa pengembangan Desa Wisata merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa. Oleh karena itu tiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimiliki untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Lebih lanjut Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga mengharapkan peran Bumdes dalam ikut berkontribusi dalam pengembangan desa wisata.
“Diharapkan peran Bumdes dalam pengembangan desa wisata sebagai salah satu strategi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa dari sektor pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan potensi lokal, pembangunan infrastruktur dan fasilitas serta promosi dan pemasaran.” Kata Irwanto saat pembukaan Rapat Koordinasi.
Sementara itu, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Yasir Mustafa menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar ini diselenggarakan untuk menyatukan visi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kami berharap melalui Rakor ini kita dapat mewujudkan keinginan agar desa wisata dapat berkembang dan membantu peningkatan ekonomi di daerah. Maka dengan hal itu kita susun tata kelola kelembagaan dengan baik. Kemudian kita susun juga integritas antara Bumdes, Kepala Desa dan Pokdarwis dalam perencanaan jangka pendek atau jangka panjang agar sarana dan prasarana desa wisata dapat dipenuhi.” Ungkap Yasir Mustafa.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar tentang Pengembangan Desa Wisata menghadirkan 2 orang narasumber yaitu Prihutami Rista Hermawati dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata RI dan Nurul Huda, Kabid Kelembagaan Kerjasama Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hasil Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi ini akan disampaikan Kepala Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk rekomendasi senagai untuk bahan untuk menyusun kebijakan pengembangan pariwisata khususnya Desa Wisata.(BP)
