Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Guntur
Bekaespedia.com, Bangka Barat, – Pendidikan jarang meninggalkan jejak yang segera terlihat. Jalan yang baru diaspal bisa dilalui pada hari yang sama. Gedung sekolah yang selesai dibangun dapat langsung digunakan. Tetapi perubahan cara seorang guru mengajar, kemampuan seorang anak memahami pelajaran atau keberanian sebuah sekolah mengakui kekurangannya membutuhkan waktu lebih panjang.
Karena itu, ketika Bupati Bangka Barat Markus membuka Bimbingan Teknis Refleksi Pengelolaan Kurikulum Satuan Pendidikan sekaligus Diklat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 2 Mentok, Selasa, 22 September 2026, yang dibicarakan bukan sekadar sebuah kegiatan pendidikan.
Yang sedang dipertaruhkan adalah bagaimana mutu pendidikan didefinisikan dan bagaimana ukuran itu kelak dibuktikan di ruang kelas.
Markus mengatakan peningkatan mutu pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang bagi daerah. Ia menolak pemahaman SPMI sebatas kegiatan memenuhi dokumen atau melengkapi administrasi sekolah.
“SPMI tidak boleh kita pahami hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi dokumen atau melengkapi administrasi sekolah. Lebih dari itu, SPMI harus menjadi budaya kerja seluruh warga sekolah dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara terencana, terukur, dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan,” ujar Markus.
Pernyataan tersebut menempatkan SPMI pada wilayah yang lebih sulit daripada sekadar menyusun laporan. Sistem penjaminan mutu menuntut sekolah mengetahui posisi mereka, menemukan persoalan, melakukan evaluasi, kemudian menentukan tindak lanjut.
Di titik itu, pendidikan berhadapan dengan pertanyaan yang lebih sederhana sekaligus lebih berat tentang apa yang benar-benar berubah setelah sebuah program dijalankan?.
Markus meminta sekolah menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut dia, sekolah tidak cukup mengatakan proses pendidikan telah berjalan baik tanpa menunjukkan indikator dan bukti.
“Dengan data, kita dapat mengetahui posisi sekolah kita. Dengan refleksi, kita dapat mengetahui kekurangan kita. Dan dengan perbaikan berkelanjutan, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara nyata,” katanya.
Gagasan tersebut mengubah posisi data. Data tidak lagi sekadar angka yang dibutuhkan untuk laporan birokrasi, tetapi menjadi cermin untuk melihat kondisi sekolah.
Dari sana, sekolah semestinya dapat mengetahui bagian mana yang telah berjalan, bagian mana yang tertinggal, serta apa yang perlu diperbaiki.
Namun penggunaan data juga membawa konsekuensi. Sekolah harus memiliki kemampuan membaca data. Guru dan kepala sekolah harus memiliki ruang untuk membahas hasil evaluasi. Temuan tidak berhenti menjadi catatan, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan.
Tanpa tahap itu, SPMI berisiko kembali menjadi rutinitas administratif yang justru ingin dihindari.
Markus juga memberikan definisi yang lebih luas tentang sekolah bermutu.
“Sekolah yang bermutu bukan hanya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik,” katanya.
Menurut dia, sekolah bermutu harus mampu menghadirkan pembelajaran berkualitas, guru yang terus belajar dan berkembang, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya.
Definisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak berhenti pada benda-benda yang dapat dihitung.
Gedung penting. Laboratorium penting. Buku dan perangkat pembelajaran penting.
Tetapi semua itu merupakan sarana.
Ukuran akhirnya tetap berada pada apa yang dialami anak ketika berada di sekolah.
Apakah ia memperoleh pembelajaran yang baik?
Apakah guru memiliki kesempatan meningkatkan kompetensi?
Apakah sekolah mampu menciptakan lingkungan yang aman?
Apakah anak yang tertinggal mendapatkan perhatian?
Apakah anak yang memiliki potensi berbeda memperoleh ruang untuk berkembang?
Pertanyaan semacam itu jauh lebih sulit dijawab daripada menghitung jumlah ruang kelas.
Agenda SPMI juga tidak berdiri sendiri.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memiliki kebijakan pendidikan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam dokumen tersebut, peningkatan mutu pendidikan ditempatkan dalam kerangka pengembangan kompetensi dan karakter.
Pada September 2026, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga juga memperkuat program Beranda Bangka Barat atau Bersama Bunda Kita Bangun Karakter Anak Bangka Barat. Program itu diarahkan pada penguatan wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah dengan melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa atau kelurahan, Bunda PAUD, satuan PAUD dan masyarakat.
Jika berbagai kebijakan tersebut dilihat sebagai satu rangkaian, pendidikan tidak dimulai ketika seorang anak masuk sekolah dasar atau sekolah menengah. Ia dimulai jauh sebelumnya.
Anak usia dini membutuhkan lingkungan belajar yang sesuai tahap perkembangannya. Ketika masuk sekolah dasar, ia membutuhkan transisi yang aman. Pada jenjang berikutnya, ia membutuhkan guru, lingkungan dan kepemimpinan sekolah yang mampu mengembangkan kemampuan akademik sekaligus karakter.
Dengan demikian, tantangannya bukan sekadar membuat program baru, melainkan memastikan mata rantai kebijakan itu tidak terputus.
Di sinilah SPMI menghadapi ujian yang sesungguhnya.
Pada hari kegiatan, ruang sekolah dipenuhi agenda, materi, diskusi dan komitmen. Tetapi sehari setelahnya, guru kembali mengajar. Kepala sekolah kembali mengelola sekolah. Siswa kembali duduk di ruang kelas.
Tidak ada seremoni ketika seorang guru mengubah metode mengajarnya.
Tidak ada kamera ketika kepala sekolah memeriksa hasil belajar siswa.
Tidak ada tepuk tangan ketika sebuah sekolah menemukan kelemahan dalam proses pembelajaran lalu memperbaikinya.
Padahal, justru pada pekerjaan-pekerjaan yang sunyi itulah mutu pendidikan dibentuk.
Markus sendiri mengingatkan agar semangat SPMI tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi dan tindak lanjut, menurut dia, harus menjadi bagian dari budaya kerja sekolah.
Dengan kata lain, keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari terselenggaranya diklat.
Ukuran yang lebih penting tentang apa yang terjadi setelah diklat.
Anak Sebagai Ukuran Terakhir
Dalam sambutannya, Markus menempatkan anak sebagai tujuan akhir dari keseluruhan proses.
“Saya percaya bahwa setiap anak di Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.
Menurut dia, sekolah harus menjadi tempat yang memberi ruang bagi anak untuk belajar, bertumbuh, berkarakter dan mengembangkan potensi.
Di sinilah seluruh istilah dalam kebijakan pendidikan kembali kepada satu titik dalam pengembangan peserta didik.
SPMI bukan tujuan.
Data bukan tujuan.
Kurikulum bukan tujuan.
Evaluasi juga bukan tujuan.
Semua itu menajdi alat untuk memastikan proses pendidikan bekerja lebih baik bagi anak.
Pendidikan juga berbeda dari proyek fisik karena hasilnya tidak selalu dapat dilihat dalam satu tahun anggaran.
Seorang guru yang hari ini berhasil menumbuhkan rasa ingin tahu seorang anak mungkin baru melihat hasilnya bertahun-tahun kemudian. Seorang kepala sekolah yang membangun budaya disiplin dan aman mungkin tidak pernah menyaksikan seluruh dampaknya.
Namun pekerjaan itu tetap berlangsung.
Sebab anak-anak yang sekarang duduk di ruang kelas kelak akan mengisi berbagai ruang kehidupan Bangka Barat: menjadi guru, tenaga kesehatan, pekerja, pengusaha, teknisi, petani, nelayan, birokrat atau pemimpin masyarakat.
Mereka bagian dari masa depan daerah yang belum terlihat.
Karena itu, ketika pendidikan disebut sebagai investasi jangka panjang, ada konsekuensi yang tidak ringan bagi pemerintah daerah.
Program membutuhkan kesinambungan.
Guru membutuhkan dukungan.
Sekolah membutuhkan sumber daya.
Data membutuhkan tindak lanjut.
Evaluasi membutuhkan keberanian untuk mengakui kekurangan.
Dan kebijakan membutuhkan konsistensi.
Tanpa itu, program pendidikan mudah berhenti sebagai kegiatan yang selesai ketika anggaran atau kalender kegiatan berakhir.
Dalam konteks ini, pesan Markus tentang SPMI menjadi semacam kontrak kebijakan: mutu harus direncanakan, diukur, dievaluasi dan diperbaiki.
Namun kontrak tersebut baru mempunyai arti ketika dapat diperiksa di lapangan.
Apakah guru benar-benar mendapatkan dukungan?
Apakah kepala sekolah memiliki ruang untuk melakukan perubahan?
Apakah hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki pembelajaran?
Apakah orang tua dan masyarakat dilibatkan?
Paling penting, apakah siswa merasakan perbedaannya?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum dapat dijawab hanya dari sebuah kegiatan pembukaan.
Pada akhirnya, pembangunan pendidikan memang tidak mudah dipotret dalam satu gambar.
Sebuah foto dapat menunjukkan kepala daerah membuka kegiatan. Dokumen dapat menunjukkan bahwa sebuah program telah dilaksanakan. Laporan dapat mencatat bahwa pelatihan telah selesai.
Tetapi mutu pendidikan membutuhkan bukti yang lebih panjang.
Ia harus terlihat pada proses belajar.
Pada kemampuan guru.
Pada kepemimpinan sekolah.
Pada lingkungan yang aman.
Pada cara sekolah membaca persoalan.
Pada perkembangan anak.
Markus menutup sambutannya dengan empat kata kunci: bekerja dengan hati, bekerja dengan data, bekerja secara kolaboratif dan bekerja secara konsisten untuk kepentingan anak-anak Bangka Barat.
“Mari kita bekerja dengan hati, bekerja dengan data, bekerja secara kolaboratif, dan yang paling penting, bekerja secara konsisten untuk kepentingan anak-anak kita,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi pelaksanaannya membutuhkan pekerjaan yang panjang.
Sebab setelah acara selesai, sekolah kembali dari seremoni. Guru kembali berhadapan dengan murid. Kepala sekolah kembali berhadapan dengan persoalan. Orang tua kembali menunggu perkembangan anak-anaknya.
Di situlah SPMI harus hidup.
Bukan di map.
Bukan hanya di laporan.
Bukan hanya di ruang pelatihan.
Melainkan dalam kebiasaan sekolah memperbaiki dirinya sendiri.
Jika itu terjadi, pembangunan pendidikan Bangka Barat tidak hanya meninggalkan bangunan yang dapat dilihat hari ini. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih sulit dihitung: manusia yang tumbuh dengan kemampuan, karakter dan kesempatan untuk menentukan masa depan daerahnya sendiri.
Karena pada akhirnya, mutu pendidikan bukan tentang seberapa sering pemerintah berbicara mengenai sekolah.
Mutu pendidikan ditentukan oleh seberapa jauh perubahan itu benar-benar sampai kepada anak.
