Bekaespedia.com, Sumatera Utara,-Banjir pernah datang membawa lumpur, merendam ruang belajar, dan menghancurkan peralatan praktik. Mesin jahit yang menjadi tumpuan peserta kursus ikut terendam. Aktivitas pembelajaran pun sempat terhenti.
Namun, bagi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di Aceh dan Sumatra Utara, banjir bukan alasan untuk mengubur harapan.
Di tengah upaya pemulihan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan bantuan peningkatan mutu senilai Rp4,18 miliar kepada 71 LKP terdampak bencana. Bantuan itu menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan bermutu, termasuk bagi masyarakat yang menempuh pendidikan melalui jalur nonformal.
Pada saat bersamaan, Kemendikdasmen juga memperkuat kompetensi 118 guru SMK dari 11 provinsi melalui program upskilling dan reskilling yang berlangsung di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) Medan, Rabu (26/8).
Bagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, pendidikan sejatinya tidak dibatasi oleh tembok sekolah.
“Education is not only about schooling but the essence of education is learning. Esensi pendidikan itu belajar, tidak hanya sekolah.” jelas Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti menegaskan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan ruang bagi pendidikan formal, informal, maupun nonformal.
“Semua diwadahi, semua diberikan kesempatan untuk memberikan layanan pendidikan karena tidak semua orang bisa sekolah formal,” jelasnya.
Dampak bencana terhadap LKP tidak hanya terlihat dari bangunan yang rusak. Peralatan praktik yang terendam juga dapat menghentikan proses belajar masyarakat yang menggantungkan masa depannya pada keterampilan.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah.
“Bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatra Utara berdampak merusak bangunan dan merendam alat praktik serta menguji keberlangsungan proses belajar di LKP.” tambahnya.
Namun, menurut Tatang, kerusakan fisik bukan satu-satunya persoalan.
“LKP bukan sekadar fisik bangunan saja yang terkena, melainkan juga ruang harapan bagi anak bangsa untuk meraih keterampilan.” tuturnya.
Karena itu, bantuan sebesar Rp4,18 miliar disalurkan kepada 71 LKP agar proses pendidikan dapat kembali berjalan.
“Dalam kondisi sulit apa pun tentu kita harus tetap memastikan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Tatang.
Dari total penerima bantuan tersebut, 49 LKP berada di Provinsi Aceh, meliputi 21 LKP di Kabupaten Bireuen, 12 LKP di Kabupaten Aceh Tamiang, 10 LKP di Kota Langsa, dan 6 LKP di Kota Lhokseumawe.
Sementara itu, 22 LKP berada di Sumatra Utara, terdiri atas 17 LKP di Kabupaten Langkat dan 5 LKP di Kabupaten Deli Serdang.
Tatang mengatakan bantuan tersebut diharapkan tidak hanya mengembalikan sarana belajar yang rusak, tetapi juga memperkuat tata kelola lembaga dan menghadirkan media pembelajaran yang lebih adaptif.
“Penyaluran ini merupakan modal nyata untuk memulihkan sarana belajar sekaligus memperkuat tata kelola dan menghadirkan kembali media pembelajaran yang adaptif sejalan dengan kebijakan pemerataan mutu dan pendidikan karakter berbasis vokasi,” jelasnya.
Salah satu penerima bantuan LKP Sakinah. Banjir pada November 2025 merendam berbagai fasilitas lembaga tersebut, termasuk mesin jahit serta peralatan tata busana dan kecantikan.
Kerusakan itu sempat mengganggu kegiatan kursus. Padahal, LKP Sakinah selama ini menjadi tempat belajar bagi masyarakat, termasuk anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal.
Keterampilan menjahit dan tata rias pengantin menjadi bekal bagi peserta didik untuk membuka peluang usaha.
Pimpinan LKP Sakinah, Samsinar, mengaku bantuan Kemendikdasmen membuat lembaganya perlahan kembali berdiri.
“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Kemendikdasmen, kami hari ini sudah pelan-pelan bangkit kembali untuk menjalankan kursus ini,” jelas Samsinar.
Ia mengatakan keberadaan LKP sangat dibutuhkan, terutama oleh anak-anak yang putus sekolah dan membutuhkan keterampilan untuk melanjutkan kehidupan.
“Anak-anak, terutama anak putus sekolah, sangat membutuhkan lembaga kursus ini tetap berjalan,” tambahnya.
Di Kabupaten Langkat, harapan serupa tumbuh di LKP Rita. Banjir merendam lembaga tersebut dan merusak sejumlah sarana pembelajaran.
Bantuan Rp50 juta akan digunakan untuk mengganti mesin sekaligus mendukung pelaksanaan pelatihan masyarakat.
Pimpinan LKP Rita, Dewi Rita, mengatakan bantuan tersebut bukan sekadar pengganti peralatan yang rusak, tetapi juga suntikan semangat untuk kembali mendidik masyarakat.
“Semoga dengan bantuan ini kami dapat meningkatkan dan mengembalikan kembali sarana sebagai penunjang dalam melaksanakan program kami, dan terus semangat mendidik murid sehingga dapat meningkatkan SDM yang bermanfaat di masyarakat,” ujarnya.
Dewi Rita meyakini pendidikan keterampilan dapat menjadi jalan menuju kemandirian, bahkan bagi mereka yang tidak menempuh pendidikan tinggi.
“Dengan adanya LKP mereka mampu berkarya walaupun tidak harus dengan berkuliah, sehingga mereka mampu berusaha sendiri,” tuturnya.
Jika LKP berjuang bangkit setelah bencana, guru SMK menghadapi tantangan lain tentang perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja yang bergerak semakin cepat.
Kemendikdasmen melaksanakan program upskilling dan reskilling pada 20 Agustus hingga 2 September 2026. Program tersebut diikuti 118 guru dari 11 provinsi.
Pelatihan berfokus pada tiga bidang keahlian, yakni Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, serta Teknik Komputer dan Jaringan.
Para guru mengikuti lokakarya, kunjungan industri, hingga uji kompetensi keahlian. Mereka diperkuat agar memiliki kompetensi sesuai standar industri, kemampuan pedagogik, jiwa kewirausahaan, serta kemampuan menerapkan pembelajaran berbasis projek dan pembelajaran mendalam.
Teknologi digital, coding dan kecerdasan artifisial juga menjadi bagian dari penguatan kompetensi.
Abdul Mu’ti mengingatkan, kemampuan teknis saja tidak lagi cukup.
“Para guru ini memang harus terus meningkatkan kemampuannya. Continuing Professional Development. Upskilling, reskilling, itu ditingkatkan kemudian pelajari skill yang baru.” tuturnya.
Menurutnya, perubahan teknologi membuat keterampilan teknis dapat cepat tertinggal. Karena itu, kreativitas, inovasi, kemampuan beradaptasi, dan pemecahan masalah harus ikut diperkuat.
“Hard skills saja tidak cukup, soft skills harus kita perkuat.” tambahnya.
Abdul Mu’ti juga ingin mengubah cara pandang terhadap lulusan SMK. Pendidikan vokasi, menurutnya, tidak semestinya hanya berorientasi menghasilkan lulusan yang mencari pekerjaan.
Anak-anak SMK perlu dibekali keberanian untuk menciptakan peluang.
“Jangan selalu anak SMK itu didorong kerja kantor pakai lamaran berlapis-lapis, beri mereka visi tentang entrepreneurship.” jelasnya.
Potensi daerah pun dapat menjadi sumber pengembangan kompetensi. Kopi, teh, nilam, hingga perikanan, menurut Abdul Mu’ti, dapat dikembangkan menjadi bidang keahlian yang sesuai dengan karakter masing-masing daerah.
Dengan begitu, peserta didik bukan hanya menjadi tenaga kerja, tetapi mampu mengolah kekayaan lokal menjadi produk bernilai ekonomi.
Dari LKP yang perlahan mengganti mesin-mesin yang rusak hingga guru SMK yang kembali belajar teknologi baru, satu pesan mengemuka tentang pendidikan tidak boleh berhenti ketika keadaan berubah.
Banjir boleh merendam ruang belajar, tetapi tidak boleh menenggelamkan cita-cita.
Sebab bagi mereka yang belajar melalui LKP maupun SMK, keterampilan bukan sekadar bekal untuk mendapatkan pekerjaan. Keterampilan adalah pintu menuju kesempatan, kemandirian dan harapan untuk menata kehidupan yang lebih baik.
