Bekaespedia.com, Mentok,- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menegaskan posisi strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengedepankan langkah konkret, terukur dan berbasis data dalam mengendalikan inflasi. Di tengah tekanan global dan kenaikan biaya produksi, Pemkab tidak sekadar memantau, tetapi mulai mengunci arah kebijakan agar gejolak harga tidak berdampak luas pada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Heru Warsito, yang mewakili Bupati Bangka Barat dalam rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat, Senin (4/5/2026).
Berdasarkan data terbaru BPS, inflasi tahunan (year-on-year) Bangka Barat berada di angka 2,29 persen, masih dalam rentang target nasional 2 persen ± 1,5 persen. Capaian ini menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat masih relatif stabil pasca momentum Idulfitri.
Namun, Pemkab Bangka Barat tidak ingin terlena.
“Inflasi kita memang masih terkendali, tetapi ini bukan alasan untuk lengah. Justru ini momentum untuk memperkuat sistem pengendalian agar tetap stabil ke depan,” jelas Heru Warsito.
Bagi Pemkab, data inflasi bukan sekadar laporan statistik, melainkan “alat navigasi” kebijakan ekonomi daerah.
Pemkab Bangka Barat menegaskan pendekatan baru dalam pengendalian inflasi dari membaca data menuju aksi cepat di lapangan.
Heru menekankan bahwa inflasi saat ini lebih banyak dipicu oleh cost-push inflation atau tekanan dari sisi biaya produksi. Artinya, sumber masalah bukan semata lonjakan permintaan, melainkan meningkatnya ongkos produksi dan distribusi.
Beberapa tekanan nyata yang dihadapi antara lain:
Kenaikan harga LPG non-subsidi
Lonjakan bahan baku industri seperti plastik
Pelemahan rupiah hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS
Kenaikan BBM non-subsidi
Dampaknya tidak sederhana dari biaya usaha naik, distribusi terganggu dan harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik.
“Kalau tidak diintervensi sejak awal, efek berantainya bisa panjang. Karena itu, kita tidak menunggu masalah membesar,” tegasnya.
Dalam membangun branding sebagai daerah yang sigap mengendalikan inflasi, Pemkab Bangka Barat menyiapkan langkah strategis yang menyentuh seluruh rantai ekonomi:
1. Penguatan Pasokan Pangan
Pemkab memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman, terutama menjelang momentum sensitif seperti hari besar keagamaan.
2. Kerja Sama Antar Daerah
Daerah surplus dijadikan mitra untuk menjaga suplai tetap stabil, sekaligus menekan lonjakan harga.
3. Percepatan Distribusi
Hambatan logistik ditekan agar barang tidak menumpuk di satu titik dan langka di titik lain.
4. Monitoring Harga Real-Time
Pengawasan harga dilakukan lebih intensif untuk mendeteksi gejolak sejak dini.
5. Pengendalian Ekspektasi Publik
Komunikasi menjadi senjata penting agar masyarakat tidak panik dan pasar tetap terkendali.
Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab tidak hanya bekerja di level kebijakan, tetapi juga menyentuh praktik ekonomi sehari-hari.
Pemkab Bangka Barat juga membaca potensi tekanan ke depan, terutama menjelang Idul adha 1447 Hijriah. Kenaikan harga daging sapi dan komoditas pendukung hampir selalu terjadi setiap tahun.
Di sisi lain, faktor eksternal juga menjadi ancaman nyata:
Fenomena Super El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pangan
Ketegangan geopolitik global, khususnya di Timur Tengah
Fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada harga impor
“Kita sedang menghadapi kombinasi tekanan lokal dan global. Karena itu, mitigasi harus dilakukan sejak sekarang, bukan nanti,” ujar Heru.
Dalam strategi pengendalian inflasi, Pemkab Bangka Barat menempatkan media dan masyarakat sebagai bagian penting dari ekosistem stabilitas ekonomi.
Penyampaian informasi yang sejuk, akurat dan tidak provokatif dinilai mampu menjaga psikologi pasar dan mencegah kepanikan.
“Kalau informasi disampaikan dengan baik, masyarakat akan tetap tenang. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga,” katanya.
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan berbasis data, Pemkab Bangka Barat juga mendorong dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS.
Sensus ini akan menjadi fondasi dalam memetakan kekuatan dan kelemahan ekonomi daerah secara menyeluruh.
“Sensus ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk seluruh masyarakat. Ini akan menentukan arah kebijakan ekonomi kita ke depan,” tegas Heru.
Langkah-langkah yang diambil menunjukkan upaya serius Pemkab Bangka Barat dalam membangun citra sebagai pemerintah daerah yang:
Responsif terhadap dinamika ekonomi
Berbasis data dalam pengambilan kebijakan
Cepat dalam mitigasi risiko inflasi , kuat dalam kolaborasi lintas sektor
Dengan pendekatan ini, Pemkab tidak hanya menjaga angka inflasi tetap stabil, tetapi juga berupaya melindungi daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif.
Meski inflasi saat ini masih dalam batas aman, Pemkab Bangka Barat menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Tekanan biaya produksi, momentum hari besar, perubahan iklim, hingga dinamika global menjadi faktor yang harus dihadapi dengan strategi matang.
Dengan kombinasi data, aksi cepat dan kolaborasi luas, Pemkab Bangka Barat berupaya memastikan satu hal utama untuk stabilitas harga tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu.
