Sekda Bangka Barat Buka Konsultasi Publik KLHS Pembangunan PLTN: Menuju Kemandirian Energi Nasional

Laporan : Belva Al Akhab

Bekaespedia.com,- Mentok, Bangka Barat — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menunjukkan langkah serius dalam mendukung arah pembangunan nasional menuju kemandirian energi. Sekretaris Daerah Bangka Barat, Muhammad Soleh, M.Ap, secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Orange Café, Mentok, ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Bangka Barat, perwakilan instansi pemerintah daerah, dan sejumlah ahli dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), serta akademisi dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Muhammad Soleh menegaskan bahwa kebutuhan energi nasional semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan alternatif energi baru yang berkelanjutan dan efisien.

“Energi tenaga nuklir merupakan salah satu solusi strategis dalam mencapai kemandirian energi nasional. Namun, semua tahapan harus dilakukan dengan kajian yang matang, transparan, dan melibatkan masyarakat,” ujar Soleh, Rabu (15/10/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah pusat yang diharapkan dapat diikuti oleh pemerintah daerah dengan dukungan regulasi yang kuat. Salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya dihasilkan dari serangkaian forum diskusi publik seperti kegiatan konsultasi kali ini.

“Forum ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyatukan pandangan antar instansi. Kita ingin kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Salah satu alasan utama mengapa Bangka Belitung dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan PLTN adalah karena wilayah ini termasuk dalam zona yang aman dari gempa bumi, aktivitas gunung berapi, dan bencana alam lainnya. Selain itu, kondisi topografi dan tata ruang yang strategis menjadikan kawasan ini ideal untuk mendukung program energi nasional.

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melalui Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, Nur Syamsi Syam, menuturkan bahwa pembangunan PLTN akan mengikuti serangkaian evaluasi dan kajian komprehensif.

“Sebelum lokasi ditetapkan, akan dilakukan proses screening atau penyaringan terhadap beberapa titik yang dinilai paling aman dan efisien. Semua aspek, baik teknis, sosial, maupun lingkungan, akan dikaji dengan mendalam,” jelasnya.

Nur Syamsi juga menegaskan bahwa PLTN yang direncanakan akan menggunakan teknologi yang sudah terbukti aman (proven technology), yang telah dioperasikan di berbagai negara tanpa riwayat kecelakaan serius.

“Kita mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Teknologi yang akan digunakan nantinya telah mendapatkan izin dan terbukti beroperasi dengan baik di negara lain. Ini penting agar masyarakat merasa aman dan yakin terhadap proyek ini,” ujarnya.

BAPETEN memastikan proses konsultasi publik tidak berhenti hanya di forum formal seperti ini. Ke depan, sosialisasi akan dilakukan secara lebih luas, termasuk melalui media daring dan pertemuan masyarakat di tingkat lokal.

Nur Syamsi menjelaskan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi publik untuk memberi masukan, terutama terkait dengan pengelolaan limbah nuklir, dampak lingkungan, serta analisis sosial ekonomi.

“Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap tahapan. Kami ingin masyarakat memahami manfaat, risiko, dan langkah pengelolaan yang akan dilakukan. Semakin terbuka informasi, semakin kuat dukungan yang akan terbangun,” katanya.

Dari sisi legislatif, Edy Nayuk, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Barat, menyampaikan bahwa lembaga legislatif mendukung langkah pemerintah pusat dalam proyek strategis ini. Namun ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar wilayah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.

“Kami dari DPRD pada prinsipnya mendukung program strategis nasional ini. Namun pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat yang memiliki lahan di kawasan tersebut mendapatkan kejelasan dan solusi yang adil,” ungkapnya.

Menurut Edy, sebagian kawasan yang diusulkan dulunya merupakan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang kini telah berubah status menjadi kawasan strategis. Hal ini perlu diselesaikan dengan pendekatan dialog dan musyawarah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kita berharap pemerintah daerah dan pusat dapat duduk bersama mencari jalan terbaik. Sosialisasi lanjutan harus dilakukan agar masyarakat benar-benar memahami manfaat dan dampak pembangunan PLTN ini,” tambahnya.

Menuju Pembangunan Energi yang Berkelanjutan

Pembangunan PLTN ini diinisiasi oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai bagian dari strategi besar transisi energi menuju energi rendah karbon dan ramah lingkungan. Program ini juga selaras dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.

Bangka Belitung dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah yang dipertimbangkan secara serius karena dinilai stabil secara geologis serta memiliki potensi daya dukung yang tinggi. Dengan adanya PLTN, pemerintah berharap dapat memperkuat pasokan listrik nasional dan membuka peluang investasi baru di sektor industri energi.

Sekda Muhammad Soleh menutup sambutannya dengan harapan agar kegiatan konsultasi publik ini menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran bersama terhadap masa depan energi bangsa.

“Pembangunan PLTN bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang masa depan anak cucu kita. Energi yang berkelanjutan adalah kunci bagi kemajuan daerah dan kemandirian bangsa,” ucapnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka, di mana para peserta dari unsur akademisi, organisasi masyarakat, dan instansi teknis menyampaikan pandangan mereka terkait kajian lingkungan dan kesiapan daerah menghadapi era energi baru ini.

Dengan langkah-langkah strategis yang sedang dijalankan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tekad kuat untuk menjadi bagian dari sejarah pembangunan energi nasional, sebuah perjalanan panjang menuju masa depan yang mandiri, aman, dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *