Laporan : Belva
Bekaespedia.com, Mentok, Bangka Barat — Kamis (09/10/2025), di ruang OR 1 Kantor Bupati Bangka Barat, cahaya matahari siang menembus jendela besar, menyinari wajah-wajah serius para peserta sosialisasi pajak. Di antara mereka pelaku usaha kecil, dan aparatur pemerintah semua duduk sejajar dalam satu ruangan yang berbicara tentang masa depan daerah. Di sinilah Sekretaris Daerah Bangka Barat, Drs. Muhammad Soleh, membuka acara Sosialisasi Pajak dalam Rangka Optimalisasi Pajak Daerah dengan suara yang tenang tapi tegas:
“Kegiatan hari ini bukan hanya formalitas, ini tentang masa depan kita bersama. Pajak adalah bentuk kebersamaan untuk membangun pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik.”
Kalimat itu menggema di ruangan. Bagi Muhammad Soleh, pajak bukan angka di tabel keuangan, melainkan napas yang menghidupkan pembangunan. Ia mengajak masyarakat untuk melihat pajak dari sisi yang lebih manusiawi sebagai kontribusi nyata, bukan beban.
Soleh tahu benar bahwa di balik setiap rupiah pajak, ada kerja keras masyarakat. Ada pedagang kecil yang menyisihkan sebagian pendapatan, ada petani yang masih belajar memahami arti pajak bumi dan bangunan, ada sopir ojek yang taat membayar pajak kendaraan karena percaya uang itu kembali untuk perbaikan jalan yang dilaluinya.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa optimalisasi pajak bukan sekadar mengejar target penerimaan, tapi membangun rasa memiliki terhadap daerah. “Setiap pajak yang dibayar adalah investasi sosial,” ujarnya, dengan nada penuh harapan.
Sekda menjelaskan berbagai jenis pajak daerah yang menjadi perhatian utama, mulai dari PBB-P2, PKB, PAP, hingga PBJT. Di balik istilah teknis itu, ia menekankan makna sederhana: keadilan dan keberlanjutan. “Pajak bukan untuk pemerintah. Pajak untuk rakyat, agar Bangka Barat bisa berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
Namun, di balik semangat itu, ada realita yang tak bisa diabaikan. Data perpajakan belum sepenuhnya akurat, kesadaran masyarakat masih timpang, dan keterbatasan infrastruktur digital di desa-desa membuat pelaporan sering tersendat. Tapi Soleh menolak pesimisme.
Ia menyebut langkah-langkah nyata yang sudah disiapkan Pemkab dari digitalisasi sistem pembayaran, monitoring triwulan, hingga pembentukan pusat layanan terpadu pajak daerah. Semua diarahkan pada satu tujuan: mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan publik.
“Komitmen kita jelas: tidak ada wajib pajak yang tertinggal,” ucapnya tegas, menatap para peserta.
Suara dari Provinsi, Kolaborasi untuk Kemandirian Fiskal
Semangat optimisme itu juga disuarakan oleh Rudi, SE., M.Si, Pimpinan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang hadir dalam kesempatan itu. Rudi datang bukan sekadar memberi paparan teknis, melainkan membawa pesan kolaborasi lintas daerah.
“Pemerintah pusat telah membuka ruang besar bagi daerah untuk lebih mandiri. Dengan adanya option pembagian pajak kendaraan bermotor, kabupaten kini memperoleh 66 persen dari pendapatan PKB dan BBNKB. Ini peluang besar bagi daerah seperti Bangka Barat untuk menguatkan fondasi fiskalnya,” jelas Rudi.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa untuk mendata, menagih, dan mengelola pajak secara sinergis. Di sinilah kehadiran inovasi digital bernama SipoJak (Sistem Potensi Pajak Daerah) menjadi tonggak baru.
“SipoJak akan kami terapkan mulai 2026. Melalui aplikasi ini, pemerintah desa bisa mendata potensi pajak, mengingatkan warga, dan mengirim laporan langsung ke UPT Samsat. Kami ingin pajak tidak lagi terasa jauh, tapi dekat dengan kehidupan warga,” ungkapnya.
Di akhir acara, setelah sambutan dan sesi diskusi, suasana berubah menjadi lebih reflektif. Beberapa peserta berdiskusi tentang cara membantu warga memahami kewajiban pajak, ada juga kepala desa yang berencana mengadakan pertemuan rutin di balai desa untuk menjelaskan manfaat pajak bagi pembangunan lokal.
Dari sinilah esensi acara ini terasa pajak bukan sekadar kewajiban finansial, tapi gerakan sosial. Sebuah jembatan yang menghubungkan kesadaran, kepercayaan, dan masa depan bersama.
“Kemandirian daerah itu lahir dari ketaatan kita pada hal-hal kecil seperti membayar pajak,” kata Soleh sebelum menutup acara. “Dari kesadaran individu, lahirlah kekuatan kolektif yang membangun Bangka Barat.”
Sosialisasi pajak ini bukan sekadar agenda rutin pemerintahan. Ia adalah simbol perubahan cara pandang. Di tengah berbagai tantangan fiskal, pemerintah dan masyarakat Bangka Barat belajar berdiri sejajar saling menguatkan, saling percaya.
Dengan kolaborasi lintas daerah, penerapan sistem digital seperti SipoJak, dan semangat pelayanan yang transparan, optimisme itu kini mulai tumbuh: bahwa Bangka Barat tak hanya mampu bertahan, tapi mampu berdiri mandiri di atas fondasi partisipasi rakyatnya sendiri.
Sebab di ujung setiap angkat pajak, tersimpan cita-cita besar jalan yang lebih mulus untuk anak-anak sekolah, puskesmas yang lebih layak, dan masa depan daerah yang tidak lagi bergantung, tapi berdaya dan berdaulat.
