Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
Bekaespedia.com, Mentok,-Di tengah riuh seremoni tahunan Hari Pendidikan Nasional, ada kegelisahan yang diam-diam mengendap, apakah pendidikan benar-benar sedang membentuk manusia, atau sekadar memproduksi angka-angka capaian?
Pertanyaan itulah yang seolah dijawab oleh Bupati Bangka Barat, Markus, saat memimpin upacara Hardiknas 2026 di Lapangan Atletik Pemkab Bangka Barat, Sabtu (02/05/2026). Di hadapan ratusan ASN, guru, dan pelajar, Markus tidak hanya membacakan amanat. Ia membangun narasi bahwa pendidikan di daerahnya sedang diarahkan untuk keluar dari jebakan lama dalam formalitas tanpa makna.
Upacara berlangsung khidmat. Barisan pelajar berdiri rapi, bendera Merah Putih berkibar perlahan dan protokol berjalan seperti biasanya. Namun, di balik tata acara yang nyaris seragam setiap tahun itu, terdapat upaya redefinisi makna Hardiknas tidak lagi dimaknai sebagai peringatan, melainkan sebagai momentum refleksi dan koreksi arah.
“Pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia,” ujar Markus, menuturkan sebuah kalimat yang menjadi benang merah dari keseluruhan pidatonya.
Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pendidikan nasional kerap berputar pada isu kualitas, capaian dan daya saing. Namun, Markus menyoroti sisi lain yang menurutnya kerap terabaikan tentang dimensi kemanusiaan dalam pendidikan.
Ia menuturkan bahwa sistem pendidikan tidak boleh terjebak pada logika angka nilai ujian, peringkat atau statistik kelulusan. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi ruang tumbuh yang utuh, tempat karakter, empati dan daya pikir berkembang secara bersamaan.
Mengacu pada gagasan Ki Hajar Dewantara, Markus menjelaskan bahwa prinsip asah, asih dan asuh bukan sekadar jargon historis. Ia menyebutnya sebagai kerangka etis yang relevan untuk menjawab tantangan pendidikan modern termasuk di wilayah seperti Bangka Barat yang menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks.
Dalam konteks itu, Markus tampak berupaya membangun jembatan antara nilai lama dan kebutuhan baru. Pendidikan, dalam pandangannya, harus mampu melahirkan manusia yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab moral.
Apa yang disampaikan Markus tidak berdiri sendiri. Ia menautkan arah kebijakan daerah dengan visi nasional yang diusung Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul.
Namun, alih-alih sekadar mengulang kebijakan pusat, Markus mencoba menerjemahkannya ke dalam konteks lokal. Ia menuturkan bahwa tantangan pendidikan di daerah tidak hanya soal akses, tetapi juga relevansi dan kualitas pengalaman belajar.
Dalam penjelasannya, kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Abdul Mu’ti yang menekankan deep learning dinilai sebagai peluang untuk mengubah pola belajar siswa.
“Pendekatan ini mendorong siswa memahami, bukan sekadar menghafal,” tuturnya.
Bagi Markus, perubahan metode belajar ini penting untuk menjawab tantangan masa depan termasuk perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, hingga tekanan terhadap lingkungan hidup yang kian kompleks.
Lebih jauh, Markus menempatkan pendidikan bukan sekadar sektor pelayanan publik, melainkan sebagai infrastruktur sosial jangka panjang. Ia menuturkan bahwa kualitas pendidikan akan menentukan arah pembangunan daerah dalam dekade mendatang.
Dalam kerangka itu, lima kebijakan strategis yang dipaparkannya bukan sekadar daftar program, melainkan peta jalan transformasi.
Revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai modernisasi fasilitas, tetapi sebagai upaya membuka akses pengetahuan yang lebih luas. Sementara peningkatan kualitas guru dilihat sebagai investasi langsung pada kualitas manusia.
Pada sisi lain, penguatan karakter melalui program kebiasaan positif, gizi dan kegiatan sosial menjadi bagian dari pendekatan yang lebih menyeluruh. Markus menuturkan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi, numerasi dan pengembangan STEM sebagai fondasi daya saing. Namun, ia menekankan bahwa kemampuan tersebut harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter.
“Cerdas saja tidak cukup, jika tidak dibarengi dengan integritas,” tuturnya.
Isu lain yang mengemuka dalam pidato Markus tentang soal akses pendidikan. Ia menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh meninggalkan kelompok rentan.
Program pembelajaran jarak jauh, sekolah terbuka, hingga pendidikan inklusi disebutnya sebagai upaya untuk menjangkau mereka yang selama ini berada di pinggiran sistem.
Dalam konteks daerah seperti Bangka Barat, yang memiliki karakter geografis dan sosial beragam, pendekatan ini menjadi krusial. Markus menuturkan bahwa keadilan dalam pendidikan bukan hanya soal jumlah sekolah, tetapi juga tentang siapa yang benar-benar bisa mengaksesnya.
Di akhir amanatnya, Markus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat Hardiknas secara berbeda. Ia menuturkan bahwa perubahan pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah atau sekolah.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Dari ruang kelas hingga lingkungan keluarga, dari kebijakan hingga tindakan nyata,” ujarnya.
Ajakan itu menegaskan satu hal: bahwa pendidikan adalah kerja kolektif.
Dalam lanskap yang lebih luas, apa yang dilakukan Markus melalui momentum Hardiknas 2026 dapat dibaca sebagai upaya membangun narasi kepemimpinan bahwa perubahan besar dimulai dari cara sebuah daerah memandang pendidikan.
Di Bangka Barat, Hardiknas tahun ini bukan hanya soal mengenang jasa tokoh pendidikan. Ia menjadi titik tolak sebuah upaya untuk menggeser pendidikan dari seremoni ke gerakan sosial, dari rutinitas ke refleksi dan dari kebijakan ke perubahan nyata.
