Laporan : Belva Al Akhab
Bekaespedia.com, Mentok, Bangka Barat – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menunjukkan keseriusan luar biasa dalam mengoptimalkan potensi daerah. Melalui Inspektorat Bangka Barat, komitmen ini digaungkan setelah Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025. Hasilnya? Target peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak, dan pengamanan aset daerah menjadi prioritas utama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan ikut serta mengawal langsung, siap mendampingi Bangka Barat menuju kemandirian fiskal.
“Hal yang paling dibahas dalam rapat koordinasi ini adalah optimalisasi pajak daerah. Kita ketahui bahwa pajak daerah menjadi jantungnya membiayai Bangka Barat,” tegas Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Fachriasnyah, S.Ap, M.Ap, kepada awak media. Pernyataan ini menunjukkan betapa krusialnya peran pajak dalam menggerakkan roda pembangunan di Bumi Sejiran Setason.
Fokus rapat koordinasi, yang diikuti perwakilan Forkompinda Bangka Barat secara webinar bersama KPK, memang menitikberatkan pada Optimalisasi Penerimaan Daerah . Fachriasnyah menjelaskan bahwa KPK tidak hanya hadir sebagai pengawas, melainkan juga sebagai mitra yang siap membantu penyerapan nilai manfaat pajak secara cepat dan tepat.
KPK, dengan slogan “Trisula KPK” yang meliputi pencegahan, pendidikan, dan penindakan, memberikan penekanan khusus pada langkah-langkah pencegahan . Ini berarti Bangka Barat tidak akan berjalan sendiri dalam upaya peningkatan pendapatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga anti rasuah ini diharapkan mampu meminimalisir kebocoran dan memaksimalkan potensi pendapatan.
Salah satu potensi pajak yang akan ditingkatkan adalah dari sektor perhotelan dan rumah makan. “Tadi dibahas juga pemasangan paving block di hotel-hotel dan rumah makan. Karena di beberapa daerah sudah bisa dilaksanakan, maka kami juga optimis dapat melakukan yang sama,” tambah Fachriasnyah penuh keyakinan. Langkah ini, meski terkesan sederhana, merupakan upaya serius untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pajak yang selama ini mungkin belum tergali maksimal.
Meski begitu, Fachriasnyah tak menampik akan adanya tantangan. “Pihak pengusaha hotel atau rumah makan pasti akan mengkritik kebijakan nilai pajak ini.Tetapi ini semata-mata untuk pembangunan masyarakat dan pemerintah,” jelasnya. Ia menekankan bahwa ini adalah wujud sinergi nyata antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat demi pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang lebih maju.
Selain optimalisasi pajak, agenda penting lainnya yang disampaikan KPK adalah pengamanan dan pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) . “BMD sebagai aset daerah, harus ada pengamanan dan pengelolaannya. Ini adalah potensi yang akan kita tingkatkan juga di kemudian hari,” terang Fachriasnyah.
Dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan aset ini, KPK dengan tegas menghimbau agar Badan Pertanahan Negara (BPN) Bangka Barat ikut mengambil peran aktif. “Tadi ditanyakan oleh kami tentang pengamanan aset-aset Pemkab Babar. KPK menghimbau Instansi BPN Bangka Barat harus bergerak cepat membuat sertifikat BMD,” kata Fachriasnyah.
Respon dari BPN pun tak kalah tegas. “Dijawab oleh BPN dengan tegas kami akan siap tahun ini membuatkan sertifikat BMD yang belum terdata,” tutup Fachriasnyah, menunjukkan komitmen nyata dari seluruh pihak terkait.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Inspektorat, KPK, dan BPN, cita-cita untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan pendapatan pajak, dan mengamankan aset daerah bukan lagi sekedar wacana. Ini adalah perjuangan nyata menuju kemandirian dan kesejahteraan Bangka Barat yang lebih baik.
