Oleh : Belva
Pada suatu pagi, yang terasa ganjil, burung-burung di langit Mentok berkicau dengan nada lebih nyaring dari biasanya, seolah hendak memberi tahu bahwa tanah yang mereka naungi kini bukan lagi milik manusia waras, melainkan milik serakah yang bersembunyi di balik senyap.
Di belakang Wisma Graha Aparatur, tempat para pejabat bersalaman dan bertukar basa-basi tentang pembangunan dan cita-cita, tanah menganga seperti luka purba. Tanah itu tak sekadar digali, tapi dihisap oleh nafsu, dikoyak oleh ekskavator yang mencakar bumi seperti cakar setan yang lapar.
Bangunan pemerintah berdiri di bibir jurang tambang seperti seorang tua renta yang menanti ajal. Retak-retaknya tidak hanya fisik, tapi simbol dari keretakan moral sebuah bangsa yang membiarkan urat nadinya digerus siang malam, bahkan oleh tangan-tangan yang seharusnya melindungi.
Dan pada pagi itu, dari balik kabut dan arogansi, datanglah seorang perwira bernama Pradana, dengan mata tajam seperti parang tua yang sudah lelah menyayat, tapi masih setia bertugas. Ia bukan penyelamat dalam dongeng, bukan juga malaikat bersayap—tapi manusia biasa yang memilih untuk tidak tutup mata ketika orang lain memeluk nyaman kebisuan.
“Ini bukan hanya tanah. Ini marwah negara. Ini wajah hukum. Dan wajah itu sedang dirusak!” katanya, lantang, di hadapan lubang tambang yang menganga seperti mulut neraka yang meminta korban berikutnya.
Ia bukan sedang menggertak. Ia menggugah. Ia menyentil nurani yang mungkin sudah lama mati suri.
Karena tambang itu bukan sekadar ilegal. Ia adalah penghinaan paling vulgar terhadap logika. Sebab di negeri ini, yang seharusnya dilindungi malah dijarah; yang punya kuasa malah memalingkan wajah, pura-pura sibuk mencatat anggaran sambil tanah tempat mereka berdiri nyaris ambruk ke jurang.
Di sekitar lubang itu, pondok-pondok pekerja berdiri dengan tiang bambu yang kurus dan reyot. Mereka bukan pelaku utama. Mereka hanya bidak dalam permainan keji. Yang mengatur jalannya tambang adalah mereka yang tidak hadir di lokasi—mereka yang tangannya bersih tapi pikirannya busuk.
Pagi itu, Pradana dan anak buahnya menyita alat tambang, membongkar pondok, dan mengamankan ekskavator. Tapi mereka tahu, yang paling sulit disita bukan alat—melainkan keserakahan. Karena keserakahan itu telah menjelma seperti asap, menyusup ke lorong-lorong kekuasaan dan menyatu dalam napas keseharian.
Bangunan yang terancam roboh itu adalah simbol paling telanjang dari betapa kekuasaan tak lagi berpihak pada akal sehat. Tanah negara yang seharusnya sakral dijadikan gudang dosa, digadaikan kepada setan bertopi proyek dan bercelana cargo.
“Kami sudah cukup sabar. Tapi hukum tidak boleh terus jadi boneka. Hari ini kami beri peringatan terakhir. Besok, jangan salahkan kami kalau tangan besi harus bekerja,” ucap Kapolres itu, matanya dingin menatap ke titik di mana tanah tak lagi diam.
Di warung kopi, orang-orang tertawa pelan. “Paling juga nanti sepi lagi,” kata satu. “Kamera mati, tambang hidup lagi,” timpal lainnya. Mereka bukan pesimis. Mereka hanya terlalu sering dibohongi.
Namun pagi itu, ada yang berbeda. Bukan karena operasi, bukan karena ekskavator yang ditarik. Tapi karena ada satu orang yang masih percaya pada hukum dan tak gentar menyuarakannya di hadapan mesin-mesin yang memamah bumi.
Di negeri ini, menjadi jujur bisa membuatmu tampak bodoh. Tapi hari itu, Pradana membuktikan bahwa lebih baik tampak bodoh di hadapan maling, daripada bungkam di hadapan kebenaran.
Sebab tanah ini, jika terus dibiarkan, akan menulis sejarah dengan darah dan batu. Dan ketika anak cucu bertanya kenapa gedung itu roboh, kita hanya bisa menjawab dengan malu: karena kita diam ketika iblis menggali di halaman rumah negara. (Jum’at, 11/07/2025)
